LEASING DAN FACTORING

SEWA GUNA (LEASING)  ANJAK PIUTANG (FACTORING)

A.    PENGERTIAN SEWA GUNA USAHA (LEASING)

Jika dirunut dari segi kebahasaan, istilah leasing berasal dari kata lease dalam bahasa inggris. Perjanjian leasing bisa disandingkan dengan perjanjian sewa-menyewa namun, tidak persis sama makna antara “leasing” dengan sewa-menyewa.

Kata lease selalu merujuk pada adanya hubungan jangka waktu lease dengan unsur ekonomis benda yang menjadi obyeknya, sedangkan hal itu tidak terdapat pada sewa-menyewa (rent). Perusahaan leasing dapat berupa perusahaan yang khusus bergerak dibidang leasing maupun perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha pembiayaan lebih dari satu. [1]

Menurut subekti (1979) leasing adalah perjanjian sewa-menyewa yang telah berkembang dikalangan pengusaha, dimana lessor (pihak yang menyewakan) yang sering merupakan perusahaan leasing, menyewakan suatu perangkat alat perusahaan (mesin-mesin), termasuk service, pemeliharaan dan lain-lain kepada lessee (penyewa) untuk jangka waktu tertentu.

Persturan yang menjadi awal dasar hukum sewa guna usaha (leasing) adalah surat keputusan bersama menteri keuangan republik indonesia No. Kep 122/MK/IV/2/1974, Menteri perindustrian No. 32/M/SK/2/1974 dan menteri perdagangan No. 30/Kpb/I/1974 tertanggal 7 februari 1974 tentang perizinan usaha leasing. Selanjutnya kegiatan sewa guna (leasing) diatur dalam keputusan menteri keuangan republik indonesia No. 1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha.

Dalam keputusan menteri keuangan republik indonesia No. 1169 Tahun 1991 tersebut, sewa guna usaha didefinisikan sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Finance lease adalah leasing yang pada diri penyewa guna usaha terdapat hak opsi di akhir-akhir masa sewa, yakni untuk memiliki objek leasing di akhir masa sewa dengan membayar sejumlah uang sesuai dengan perjanjian, sedangkan operating lease adalah leasing tanpa hak opsi yakni setelah masa menyewa selesai maka objek leasing wajib dikembalikan kepada lessor.[2]

UNSUR-UNSUR PERJANIAN LEASE

Dalam perjanjian (kontrak) lease terdapat beberapa unsur yang disebut juga subjek perjanjian lease, yaitu sebagai berikut :

1)      Lessor

Lessor adalah pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang modal. Lessor mendapatkan kembali dana yang dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal yang diterima lessee dengan memperoleh keuntungan.

2)      Lessee

Lessee adalah pihak yang menikmati barang tersebut dengan membayar sewa (leasing) dan yang mempunyai hak opsi.

3)      Kreditor atau lender

Dalam suatu perjanjian leasing atau kontrak leasing, pihak bank atau kreditor, atau lender yang disebut juga debtholder tidak terlibat secara langsung. Bank memegang peranan penting dalam penyediaan dana bagi lessor.

4)      Supplier

Supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang yang dijual kepada lessee dengan pembayaran tunai oleh lessor.

PRINSIP SYARIAH PADA KEGIATAN USAHA LEASING

Penerapan prinsip syariah adalah penerapan ketentuan hukum islam yang menjadi pedoman dalam kegiatan operasional perusahaan dan transaksi antara lembaga keuangan atau lembaga bisnis syariah dengan pihak lain. Penerapan prinsip syariah tersebut diatur peraturan ketua badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan Nomor : PER-03/BL/2007 tentang kegiatan usaha perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Dalam peraturan ketua Bapepam tersebut, penerapan prinsip syariah dalam kegiatan sewa guna usaha dilakukan dengan menggunakan akad ijarah dan akad ijarah muntahiyah bittamilk.

1.      Akad ijarah dalam sewa guna usaha (leasing)

Ijarah dalam pembiayaan sewa guna usaha adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (mu’ajjir) dengan penyewa (musta’jir) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri. Berdasarkan pengertian ini, karakteristik akad ijarah dalam perusahaan sewa guna usaha mirip dengan jenis operating lease, dimana setelah masa leasing berakhir maka pihak lessee tidak diberikan hak opsi untuk memiliki objek leasing.

2.      Akad ijarah muntahiya bittamlik dalam sewa guna usaha (leasing)

Ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) dalam pembiayaan sewa guna usaha adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (mu’ajjir) dengan penyewa (musta’jir) disertai opsi pemindahan hak milik atas barang tersebut kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Karakteristik IMBT mirip dengan finacial lease, yaitu perjanjian leasing yang didalamnya memuat hak opsi bagi lessee untuk memiliki barang yang bersangkutan di akhir masa sewa dengan melunasi nilai residu harga perolehannya.

B.     PENGERTIAN FACTORING (ANJAK PIUTANG)

Anjak piutang dalam bahas inggris sering disebut sebagai factoring. Anjak piutang merupakan istilah yang berasal dari gabungan kata anjak yang artinya pindah atau alih dan piutang yang berarti tagihan sejumlah uang. Berdasarkan arti kata tersebut secara sederhana anjak piutang berarti pengalihan piutang dari pemiliknya kepada pihak lain.

Sedangkan berdasarkan ,enteri keuangan republik indonesia nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan dan peraturan presiden republik indonesia nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Pengertian anjak piutang (factoring) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut penfurusan atas piutang tersebut.

  

PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN  ANJAK PIUTANG (FACTORING)

 Berikut pihak-pihak yang terlibat atau unsur tersebut :

1.      Perusahaan anjak piutang (factor)

Perusahaan anjak piutang (factor) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

2.      Penjual piutang (client)

Penjual piutang (client) adalah perusahaan yang menjual piutang dagang jangka pendek kepada perusahaan pembiayaan. Penjual piutang (client) adalah pihak yang mempunyai piutang.

3.      Costumer

Costumer adalah pihak yang berhutang kepada penjual piutang (client). Dengan terjadinya transaksi anjak piutang, maka hutangnya costumer kepada client tersebut dialihkan kepada perusahaan anjak piutang(factor).

4.      Piutang atau tagihan

Piutang merupakan objek bisnis dalam anjak piutang. Piutang yang dimaksud adalah piutang dagang.

PRINSIP SYARIAH DALAM ANJAKPIUTANG (FACTORING)

Penerapan prinsip syariah pada kegiatan anjak piutang (factoring) diatur oleh peraturan ketua badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan nomor : PER-03/BL/2007  tentang kegiatan usaha perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan peraturan ketua badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan nomor: PER-04/BL/2007 tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Dalam peraturan ketua bapepam tersebut, penerapan prinsip syariah dalam kegiatan anjak piutang dapat menggunakan akad wakalah bil ujrah. Wakalah bil ujrah adalah pelimpahan kuasa oleh satu pihak (al-muwakil)kepada pihak lain (al-wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan dengan pemberian keuntungan (ujrah).

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan pihak-pihak yang terlibat. Perusahaan pembiayaan adalah sebagai al wakil, perusahaan penjual piutang sebagai al muwakkil, biaya-biaya untuk perusahaan pembiayaan yang dibayar perusahaan penjual piutang sebagai ujrah, piutang yang menjadi objek usaha anjak piutang sebagai muwakkalbih, dan nasabah/pelanggan/orang yang berhutangkepada perusahaan penjual piutang sebagai muwakkal ‘alaih.

Hal-hal yang terkait dengan akad wakalah bil ujrah adalah sebagai berikut :

1.      Hak  dan kewajiaban perusahaan pembiayaan (wakil) )antara lain :

a)      Menagih piutang pengalih piutang (muwakkil) kepada pihak yang berhutang (muwakkal ‘alaih )

b)      Dapat memperoleh upah (ujrah) atas jasa penagihan piutang pengalihan piutang (muwakkil) dalam hal diperjanjikan

c)      Meminta jaminan dari pengalih piutang (muwakkil) with recourse atau tidak meminta jaminan dari pengalih piutang

d)     Membayar atau melunasi hutang pihak yang berhutang kepada pengalih piutang

2.      Hak dan kewajiban pengalih piutang (muwakkil) antara lain :

a)      Memperoleh pelunasan piutang dari perusahaan pembiayaan selaku wakil

b)      Membayar upah (ujrah) atas jasa pemindahan piutang sesuai yang diperjanjikan

c)      Dapat menyediakan jaminan kepada perusahaan pembiayaan selaku wakil dalam hal diperjanjikan

d)     Memberitahukan kepada pihak yang berhutang (muwakkal ‘alaih) mengenai transaksi pemindahan piutang kepada perusahaan pembiayaan selaku wakil.

3.      Hak dan kewajiban pihak yang berhutang (muwakkal ‘alaih) antara lain :

a)      Memperoleh informasi yang jelas mengenai transaksi pemindahan hutangnya dari pengalih piutang (muwakkil) kepada perusahaan pembiayaan selaku wakil

b)      Membayar atau melunasi hutang kepada perusahaan pembiayaan selaku wakil.

---

[1] Nasihin,miranda.2012.segala hal tentang hukum lembaga pembiayaan.yogyakarta:buku pintar,hlm 26

[2] Ibid hlm 27-28